Tidak Ada Larangan Menikahi Teman Sekantor

Jakarta – Undang Undang Ketenagakerjaan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Judicial review yang dilayangkan oleh delapan karyawan swasta itu menggugat Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan.

Pasal yang dimaksud berbunyi, “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersamaā€¯.

Mereka ingin agar frasa yang berbunyi “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama,” dibatalkan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan, dalam UU tersebut tidak ada aturan yang melarang pernikahan dilakukan keryawan dan karyawati yang berada satu kantor.

“Saya baca aturan tidak boleh melarang. Diundang-undang tidak boleh melarang, artinya itu kan memang hak azasi manusia untuk menikah dengan seseorang,” kata Dede, saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 18 Mei 2017.

Politikus Demokrat itu tak menyangkal bahwa aturan itu berlaku bagi semua perusahaan, pabrik, dan bidang industri lainnya. Namun, tak semua perusahaan menerapkannya. “Seperti di DPR ini saja ada yang tenaga ahli menikah sesama pekerja, itu tidak dilarang. Itu HAM,”kata Dede.

Berdasarkan pendapat pribadinya, Dede melihat tidak ada unsur yang dapat mengganggu kinerja ketika sesama karyawan menjalin hubungan suami istri. Menurutnya, patokan melihat kinerja seseorang bukan dari hubungan suami istri. “Parameternya bukan itu. Parameter kinerja itu produktivitas,”ucapnya.

Ketika disinggung mengenai potensi urusan rumah tangga akan mengganggu kinerja di kantor, Dede berpendapat, tidak ada maslaah. Asalkan pasangan suami istri tersebut tidak ditempatkan dalam divisi yang sama.

“Asal tidak berada di job desk yang sama. Itu biasa terjadi di TNI dan kepolisian. Kalau melarang menikah, itu namanya merampas hak individu manusia. Itu pendapat pribadi saya. Nanti kita lihat saja di MK bagaimana,” ucap Dede. (metrotvnews.com)

Luki Luk