Timwas TKI Desak RUU PPILN Segera Disahkan

IMG-20170426-WA0028
JAKARTA –  Tim Tim Pengawas (Timwas) TKI DPR RI merilis hasil temuan selama kurun waktu 2 tahun sejak pembentukannya pada tahun 2015 silam.

Hampir keseluruhan masalah TKI yang sudah dipetakan dalam 3 tahap, yakni pra, saat, dan purna penempatan tersebut telah dimasukkan dalam RUU PPILN yang saat ini sedang dibahas di Komisi IX. 


“Untuk itu, kita mendesak agar RUU ini dapat segera disahkan pada Masa Sidang berikutnya,” ujar Ketua Timwas, Fahri Hamzah, di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 26/4).

Hadir juga dalam kesempatan ini anggota Timwas sekaligus pimpinan Komisi IX dan Panja RUU PPILN Dede Yusuf dan anggota Satgas Rieke Diah Pitaloka.

Dede menambahkan ada 8 isu krusial dalam RUU, yakni peran daerah, PTSP, pelatihan, perusahaan penyalur, asuransi, pembiayaan, Dewan Pengawas, dan Badan. 

Dia menjelaskan 7 isu sudah disepakati. Tinggal 1 isu terakhir terkait pertanggungjawaban badan saja yang belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR.


“Kalau ini selesai, bisa diketok segera,” tambahnya.

Sementara itu, Rieke menyampaikan pernyataan sikap Timwas yang mempertanyakan langkah konkret pemerintah atas kebijakan amnesty di Arab Saudi. 

Menurutnya, perlu ada penanganan khusus bagi TKI ilegal yang memang sudah ‘nyaman’ dengan pekerjaan dan majikannya saat ini. 

“Harus ada inisiatif jemput bola serta jaminan dari pemerintah bahwa mereka dapat bekerja kembali. Sehingga keberadaan amnesty ini dapat dimanfaatkan secara optimal,” tutup Rieke. (RMOL.co)

Luki Luk