Komisi IX DPR RI – BNP2TKI Sepakat Pangkas Perizinan Dokumen TKI

94047_45

Ketua Komisi IX DPR RI bersalaman dengan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid seusai Rapat Dengar Pendapat

 

JAKARTA – Masalah menahun munculnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal nampaknya akan mulai teratasi. Pasalnya, Komisi IX DPR RI dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) telah menyepakati untuk memangkas waktu dan dana dalam pembuatan dokumen sebagai salah satu syarat legaitas dalam keberangkatan ke luar negeri.

 

“Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menemukan solusi yang tepat demi mengatasi keberadaan TKI ilegal dengan memangkas waktu dan biaya dalam pembuatan dokumen,” kata Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BNP2TKI di Gedung DPR RI,  Kamis (6/4).

 

Kepada INDOPOS, usai memimpin RDP itu, menurut Dede, pemangkasan yang dimaksud adalah waktu pembuatan dokumen dari biasanya 20 hari menjadi 6 hari. “Dan dari biaya Rp 9 juta dipangkas menjadi setengahnya,” ungkap Dede.

 

Politisi Demokrat ini pun menjelaskan efesiensi dari waktu dan biaya itu akan dilakukan oleh pemerintah lewat layanan terpadu satu atap (LTSA) lintas kementerian.

 

“Nantinya kesepakatan ini diimplementasikan lewat LTSA antara BNP2TKI, bersama imigrasi dan kementerian terkait lainnya,” terangnya.

 

Meski begitu, mantan wakil gubernur Jawa Barat ini menerangkan bahwa pemangkasan pembuatan dokumen itu tidak diikuti oleh efesiensi syarat pelatihan.

 

“Untuk pemangkasan waktu dan biaya hanya untuk dokumen. Tidak untuk lamanya masa pelatihan. Yang tetap butuh waktu dua bulan dengan biaya yang sama seperti biasanya,” tukasnya.

 

Mantan aktor laga di era 90-an ini pun mengaku senang jika pemangkasan waktu ini bisa diwujudkan dengan waktu  secepatnya oleh pemerintah.

 

Hal itu, lanjutnya, demi mengurangi musibah yang kerap dirasakan oleh pekerja ilegal. Sepertihalnya tengelamnya perahu pengangkut  di perairan Malaysia tepatnya di dekat kota Mersing, Johor, Malaysia, pada pertengahan Januari lalu yang menewaskan sedikitnya 30 orang.

 

“Kami tadi minta kepada Pak Nusron Wahid (Kepala BNP2TKI) untuk menyediakan kapal di setiap dermaga guna mengangkut para TKI ilegal yang dideportasi, namun pemerintah menyatakan solusinya bukan dalam penyediaan kapal, tapi memudahkan para TKI itu untuk mendapatkan dokumen yang sah sebelum mereka ke luar negeri,” bebernya menambahkan.

 

Senada juga diucapkan oleh anggota Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz. Ia turut mengapresiasi adanya keinginan pemerintah, khususnya BNP2TKI yang berani mengambil solusi untuk pemangkasan biaya dan waktu dalam pembuatan dokumen.

 

“Proses dokumen yang lambat dan mahalmenjadi beban bagi TKI. Shgga gajinya akan tidak utuh. Jadi saya mendukung penuh hal itu,” ujarnya juga kepada INDOPOS usai RDP dengan BNP2TKI.

 

Politisi PPP ini menambahkan, setelah melakukan perubahan kebijakan di dalam negeri, dirinya lebih mengharapkan agar BNP2TKI tetap mengutamakan perlindungan hak TKI. “Jangan sampai cuma ngurusin legalitas, tapi perlindungannya tak maksimal. Itu percuma saja,” pungkasnya menambahkan. (dil) (INDOPOS.CO.ID)

Luki Luk