Dede Yusuf : BPJS Bukan Asuransi Yang Boleh Bicara Defisit

Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit sejak lama. Hingga akhir Desember 2017, BPJS Kesehatan diprediksi mengalami defisit hingga Rp9 triliun.
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan, BPJS sebagai pelayanan publik tidak pantas bicara defisit. sebab, BPJS Kesehatan telah menjadi tanggung jawab negara.

 
“BPJS Kesehatan harus dibedakan dulu. Kalau dia asurasi boleh bicara defisit. Tapi kalau jaminan sosial itu public service, negara harus siap menanggung beban,” kata Dede dalam program Prime Talk Metro TV, Jakarta, Jumat, 3 November 2017.

 
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini menyampaikan, BPJS menjadi indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Bila pemerintah tidak mensubsidi biaya BPJS maka tingkat kepuasan masyarakat akan menurun.

 
“Cara agar masyarakat tetap puas, ya pemerintah pusat dan daerah harus bahu membahu membakup biaya BPJS Kesehatan ini,” ujar dia.

 
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Mundiharno mengatakan, akar masalah defisit lantaran kecilnya premi yang dibayar masyarakat. Premi BPJS Kesehatan untuk kelas I sebesar Rp80 ribu, kelas II Rp 51 ribu, dan kelas tiga Rp25.500.

 
Defisit diperparah dengan melonjaknya peserta BPJS. Pada tahun 2014, peserta hanya sekitar 92,3 juta jiwa. Dalam setahun, jumlah peserta BPJS meningkat menjadi 146,7 juta jiwa. Di tahun selanjutnya, 2016 menjadi 177,8 juta jiwa dan tahun 2017 menjadi 183 juta jiwa.

 
“Akar masalahnya di besaran iuran. Itu (besaran iuran) sudah dibahas di awal secara struktural bahwa iuran itu lebih rendah dari ususlan para ahli. Misalnya, kalau harga jual lebih rendah dari harga beli pasti akan defisit,” katanya.

 
Mundiharno menyampaikan, sejak penetapan jumlah iuran, pihaknya telah memprediksi bakal mengalami defisit. Sebab, iuran yang dibebankan ke masyarakat sangat rendah dan belum bisa menutup biaya kesehatan. (Metrotvnews)

Luki Luk